Apakah Tidak Ada Uang?

Pemekaran daerah tetap tren politik daerah Indonesia sampai saat ini. Pemekarannya dilakukan karena alasannya dianggap wajar dan kuat: daerah tersebut berjanji mandiri. Pemekaran membutuhkan dana cukup besar. Membentuk organisasi pemerintah daerah baru dengan rekruitmen aparat, anggota DPRD baru, bangun gedung baru, beli mobil dinas, peralatan kantor, dan lain-lainnya. Salah satu pemekaran adalah penciptaan kesempatan kerja baru yang tidak produktif di sektor pemerintah. Gaji dan pensiunnya terjamin dan tidak dipecat. Kesempatan kerja yang dibiayai oleh dana masyarakat lewat pajak dan yang tidak menghasilkan sesuatu dinamis secara ekonomis. Belum pernah dengar bahwa pemekaran wilayah dibiayai oleh yang bersangkutan sendiri. Semuanya pakai uang orang lain.

Pada Desember 2007 lalu, MA memutuskan pilkada gubernur Sulawesi Selatan ulang di 4 kabupaten di Sulsel. Artinya, harus mulai dari pendaftaran ulang pemilih di tingkat TPS. Biayanya 10 milyar rupiah per kabupaten maka totalnya 40 milyar rupiah. Katanya anggaran untuk itu harus ada. Ini uang siapa? Mungkin dari APBD, berarti uang orang lain. Sedangkan, berbagai kebijakan termasuk bidang kesehatan dan pendidikan sulit direalisasikan karena kekurangan dana. Jika kesehatan dan pendidikan, tidak ada dana. Tapi, jika pilkada, harus ada. Apakah ini merupakan konsekuensi demokratisasi?

Waktu krisis moneter pada 1997-1998, Indonesia mengalami kekurangan dana karena kurs rupiah menurun secara drastis terhadap USD. Namun, banyak orang tahu bahwa ada begitu banyak perpindahan dana dari Indonesia ke Singapore pada waktu itu. Pemerintah Indonesia minta bantuan urgen kepada berbagai negara termasuk Jepang, dan Jepang memberikan begitu banyak bantuan khusus kepada Indonesia untuk menyelamatkan masyarakatnya. Banyak masyarakat Jepang memperhatikan atas nasib masyarakat Indonesia yang mungkin menghadapi kelaparan dan penyebaran penyakit dan kekurangan gizi.

Apakah tidak ada uang di Indonesia? Uang siapa yang tidak ada di Indonesia? Masih sering terdengar suara permintaan bantuan dari Jepang dengan alasan tidak ada dana. Apakah itu benar?